Palembang, Radar RI.com — Masa Aksi Datangi Kantor BPN Kota Palembang Dengan Tuntunan Untuk Segera Menerbitkan Sertifikat Pengganti No. 516 Yang Dinyatakan Hilang Berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, No.55/G/2014/PTUN-PLG Dan Putusan PTTUN Medan, No.53/8/2015/PT.TUN-MDN. Palembang, Senin (1-8-2022)
Melalui Kuasa Hukum yang disaksikan langsung Ahill Waris melakukan perundingan perdamaian bertujuan menghinden konflik antar masyarakat, di Tanah bersetifikat SHM No. 516, Seluas 69.703 M2 atas nama kepemilikan Roestam gir Soekoe Alam dan Sjafruddin Oemar
Saat ini walaupun yang menerima bukan PLH namun sesuai dengan harapan kita karena sudah merespon apa yang menjadi pertanyaan dan tuntutan meminta BPN kota Palembang segera
Hal itu diungkapkan oleh Kordinator Aksi, M Amir Iskandar didampingi koordinator lapangan, M Eko Wahyudi usai gelar aksi di halaman kantor BPN kota Palembang
Kami minta BPN kota Palembang jangan memberi harapan palsu kepada masyarakat karena kronologisnya ini sudah lama dari 2012 sampai dengan sekarang belum selesai-selesai makanya itu kami turun ke jalan,”katanya.
Amir menerangkan terdapat lebih dari 50 warga yang sudah melakukan perdamaian, pihaknya meminta agar permasalahan ini cepat diproses BPN kota Palembang
Koordinator lapangan, M Eko Wahyudi menyebutkan bahwa waris dan warga sudah damai namun kendalanya sertifikat belum diterbitkan sejak tahun 2012
Kami sudah melakukan aksi damai ke sini susah diterima tetapi ada proses lagi mekanisme yang harus dijalani untuk pemenuhan administrasi dan BPN akan melakukan rapat koordinasi dengan PJS BPN serta berkomunikasi langsung dengan lawyer,”
Eko mengatakan pihaknya berharap agar permasalahan tersebut bisa segera diselesaikan karena warga yang menuntut mayoritas usia tua
Sementara Kantor Pertanahan kota Palembang melalui Koordinator Survey Pengukuran dan Pemetaan, M Aji Muriski didampingi Koordinator Pendaftaran Hak Atas Tanah, Ahmad Lutfi dan Kasubag TU, Dian Susilawati menerima dan merespon baik masa aksi terhadap tuntutan untuk segera menerbitkan sertifikat pengganti
SHM 516 yang dulunya ada di kelurahan 20 Ilir sekarang masuknya di pipa reja dan ini sudah ada putusan pengadilan No.55/G/2014/PTUN-PLG hasil putusannya belum bisa kita eksekusi karena sebagian besar tanah dari Sjafruddin Oemar ini penguasaan fisiknya sudah dikuasai oleh masyarakat,” ujarnya.
Pihaknya akan berkoordinasi dengan Kepala Kantor yang saat itu sedang rapat dan segera memberi jawabn atas tuntutan tersebut
“Sudah ada jalin komunikasi dengan masyarakat dan ahli waris telah memberikan kerohiman seharga 30 ribu per meter pada masa itu, didapati sudah ada yang membayar namun sebagian belum bisa membayar,” bebernya
Pihaknya akan memeroses apa yang menjadi tuntutan masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku, sudah berkekuatan hukum tetap dan mengimbau masyarakat yang mempunyai sertifikat tanah yang sudah lama bisa datang membawa sertifikat untuk divalidasi di kantor Pertanahan kota Palembang agar semuanya dapat tervalidasi di semua aspek
Di tempat yang sama Koordinator Pendaftaran Hak Atas Tanah Ahmad Lutfi mengatakan untuk penerbit sertifikat pengganti ini pihaknya akan meninjau lagi ke lapangan dan mengecek kebenarannya
“Sebelum penerbitan untuk memastikan mesti ada pengecekan kembali apakah benar diatas tanah 516 ada objek lain atau tidak,” tutupnya. (Tomi)
