Palembang, Radar RI.com – DIPA Petikan Dan Daftar Alokasi TKD Tahun 2023 Acuan Satuan Kerja Dan Pemerintah Daerah
Di Sumatera Selatan Melaksanakan Pembangunan. Jumat (09-12-2022)
Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru didampingi Kepala Kanwil Direktorat Jenderal
Perbendaharaan (DJPb Sumsel) Lydia Kurniawati Christyana melakukan prosesi penyerahan Daftar
Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) petikan dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (DA-TKD) Tahun
Anggaran 2023 kepada satuan kerja dan Pemerintah Daerah lingkup Sumatera Selatan di Griya Agung
pada 9 Desember 2022.
Gubernur Sumatera Selatan menyerahkan DIPA Petikan dan DA-TKD tersebut secara simbolis kepada
sepuluh Satuan Kerja dan Pemerintah Daerah terpilih. Alokasi DIPA secara keseluruhan di Sumatera Selatan adalah sebesar Rp Rp13,9 triliun yang tersebar pada 513 Satuan Kerja. Sedangkan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) pada 18 Pemerintah Daerah lingkup Sumatera Selatan adalah sebesar
Rp29,02 triliun.
DIPA dan DA-TKD tersebut merupakan dokumen APBN yang menjadi acuan bagi para Kepala Satuan Kerja dan Kepala Daerah di Sumatera Selatan dalam melaksanakan berbagai program dan kegiatan.
Perkembangan Ekonomi Terkini dan Proyeksi 2022 APBN disusun menggunakan asumsi yang optimis, namun tetap waspada. Ditengah ketidakpastian,
Indonesia pada Triwulan III tahun 2022 tetap tumbuh impresif pada angka 5,72% secara year on year (yoy). Angka pertumbuhan yang di atas 5% ini tidak hanya terjadi pada triwulan III ini saja, melainkan
telah tercatat selama empat triwulan berturut-turut. Kondisi neraca perdagangan Indonesia juga mencatatkan surplus dalam 30 bulan berturut-turut dan indeks yang tetap ekspansif dalam 14 bulan terakhir.
Kinerja perekonomian nasional dipengaruhi oleh faktor global seperti windfall dari tingginya harga komoditas unggulan di pasar internasional yang terus berlanjut. Sehingga kinerja ekspor Indonesia tetap baik.Faktor domestik tingkat mobilitas masyarakat dan kebijakan pemerintah yang menjaga daya beli masyarakat turut mendukung kinerja perekonomian nasional.
Mobilitas masyarakat
semakin pulih. Bauran kebijakan Pemerintah melalui berbagai program bansos dan subsidi yang
mendorong penguatan aktivitas produksi dan menjaga daya beli masyarakat.
Kondisi ketenagakerjaan Indonesia juga menunjukkan kondisi yang semakin membaik seiring dengan menguatnya perekonomian. Namun kondisi ini masih belum dapat kita samakan dengan kondisi pra-
pandemi COVID-19 meskipun penduduk usia kerja yang terdampak pandemi telah berkurang secara signifikan,
Sejalan dengan perkembangan ekonomi nasional, ekonomi Sumatera Selatan di tahun 2023 juga
diproyeksikan lebih baik dari tahun 2022. Hal ini tercermin dari semakin baiknya beberapa indikator ekonomi hingga November 2022.
Pada triwulan III 2022, pertumbuhan ekonomi Sumsel mencapai
5,34% (yoy), jauh lebih baik dibandingkan periode yang sama di tahun 2021 yang tercatat pada angka 3,93%.
Pokok-Pokok APBN 2023.
Pemanfaatan APBN tahun 2023 diarahkan untuk meningkatkan produktivitas nasional dan menjaga
keberlanjutan keuangan negara di tengah ketidakpastian perekonomian global, dengan tetap
mengoptimalkan peran APBN sebagai instrumen untuk melindungi masyarakat. Defisit APBN 2022 ditargetkan sebesar 2,84% dari PDB. Turun dibandingkan dengan target tahun 2021 yang mencapai
4,85% dari PDB.
Target Pendapatan Negara untuk tahun 2023 adalah sebesar Rp2.463,0 triliun.Target ini mencerminkan kehati-hatian dalam mengantisipasi ketidakpastian harga-harga komoditas,
kecenderungan pelemahan ekonomi global dan dampaknya ke perekonomian Indonesia.
Target tersebut didukung oleh pelaksanaan reformasi Perpajakan dan pelaksanaan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan untuk memperkuat fondasi perpajakan yang lebih adil dan efektif untuk
mendukung pendanaan pembangunan secara sehat dan berkelanjutan.
Belanja negara tahun 2023 ditetapkan sebesar Rp.3.061,2 triliun yang terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp2.246,5 triliun dan Transfer ke Daerah sebesar Rp814,7 triliun. Belanja Negara diarahkan untuk mendukung pemulihan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui belanja pendidikan dan kesehatan untuk membangun SDM unggul dan produktif, penyelesaian proyek-proyek strategis nasional. menjaga dan memperkuat jaring pengaman sosial, menurunkan
kemiskinan ekstrem dan mengurangi kesenjangan, meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah,
mendukung reformasi birokrasi, penyederhanaan regulasi, dan mendukung persiapan Pemilu 2024.
Alokasi belanja negara tersebut antara lain, untuk bidang pendidikan sebesar Rp612,2 triliun
kesehatan sebesar Rp178,7 triliun; perlindungan sosial sebesar Rp476 triliun; ketahanan pangan
sebesar Rp104,2 triliun; ketahanan energi dialokasikan sebesar Rp341,3 triliun; infrastruktur sebesar
Rp392,1 triliun; dan pertahanan keamanan dialokasikan sebesar Rp316,9 triliun.
APBN Sumatera Selatan
Pada Tahun Anggaran 2023, Provinsi Sumatera Selatan mendapatkan alokasi DIPA sebesar Rp13,9 triliun (atau sebesar 0,62% dari Belanja Pemerintah Pusat secara Nasional). Anggaran tersebut
tersebar di 42 Bagian Anggaran yang terdiri dari 513 Satuan Kerja. Alokasi ini naik Rp0,72 triliun atau lebih tinggi 5,42% dibandingkan tahun 2022.
Alokasi pagu DIPA ini terdiri dari bbelanja pegawai sebesar Rp5,21 triliun, belanja barang sebesar Rp
5,46 triliun, belanja modal sebesar Rp 3,28 triliun, dan belanja bantuan sosial sebesar Rp25,89 miliar.
Alokasi pagu tersebut berasal dari sumber dana antara lain Rupiah Murni, Pinjaman Luar Negeri, Hibah Luar Negeri, Badan Layanan Umum (BLU), dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).
Sementara alokasi TKD lingkup Sumatera Selatan untuk tahun 2023 adalah sebesar Rp29,02 triliun Naik 2,12% dibandingkan tahun sebelumnya. Alokasi ini terdiri Dana Bagi Hasil (DBH)sebesar Rp8,63 triliun, Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp12,13 triliun, Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik)
sebesar Rp1,57 triliun, Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK Non Fisik) sebesar Rp4,17 triliun, Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp32,69 miliar, dan Dana Desa sebesar Rp2,5 triliun.
Kepala Kanwil DJPb Sumsel, dalam pidato laporan kegiatan prosesi itu, mengharapkan agar DIPA Petikan dan DA- TKD tahun anggaran 2023 dapat segera ditindaklanjuti Satuan Kerja Kementerian/
Lembaga dan Pemerintah Daerah, sehingga kegiatan dapat dilaksanakan segera di awal tahun 2023.
Kinerja pelaksanaan anggaran masing-masing Satuan Kerja Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dapat ditingkatkan menjadi semakin berkualitas sesuai dengan capaian dan output yang telah
di tetapkan. Serta terus meningkatkan sinergi lintas sektoral dan menjalin koordinasi serta komunikasi
yang lebih intensif lagi guna mewujudkan “APBN sebagai Instrumen Pelindung Masyarakat”. (Tomi)
