Palembang- Radar RI.com- Pemerintah provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan (Sumsel) dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumsel menghadiri kegiatan Konferensi Kerja Provinsi (Konkerprov) II Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sumatera Selatan (Sumsel) tahun 2022 dengan mengambil tema “Bangkit guruku, maju negeriku, Indonesia tangguh, dan Indonesia tangguh”.
Kegiatan ini sendiri dihadiri oleh Sekda Provinsi Sumsel S A Supriono, Ketua Umum PGRI Pusat, Prof Dr Unifah Rosyidi, M.Pd, Ketua PGRI Sumsel H Akhmad Zulinto, Sekretaris PGRI Sumsel, para guru se Sumsel baik yang ada dikabupaten/kota di Sumsel, dan para undangan lainnya. Kegiatan ini sendiri dipusatkan di Grandballroom Harper Hotel Palembang, Sabtu (16/7/2022).
Dikatakan Sekda Sumsel S A Supriono, dimana pemerintah itu disibukkan oleh program kejar paket A, paket B, dan paket C setiap tahun untuk menutupi agar tidak gagal dalam melaksanakan wajib belajar 9 tahun dan 12 tahun.
“Kita belum berbicara mengenai infrastrukturnya yang besar saat ini masih carut marut, belum sampai ke sana, Kalau kita berbicara itu sangatlah kurang, dimana ada di suatu daerah dari 3000 siswanya yang menurut rasionya tidak masuk, menurut rasio yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan tidak masuk,” ujarnya.
Kemudian, dimana siswanya ada 3000, sedangkan Pegawai Negeri Sipilnya (PNS) ada 60 orang. Dimana jumlah penduduk sebanyak 1 juta jiwa, mikirnya mau dikasih makan apa.
“Supaya negara ini tetap aman, tenteram, tidak terjadinya konflik, dan itu difikirkan semua, Konflik itu bukan orang yang melakukan tawuran, bukan itu, tetapi yang bapak/ibu yang dihadapi saat ini adalah konflik, yakni konflik kebijakan dengan kondisi yang terjadi,” ungkapnya.
Dilanjutkannya, pendidikan itu disesuaikan oleh stratanya, sekolah dasar cara berpikirnya sekolah dasar, kurikulumnya secara sekolah dasar, sekolah menengah pertama cara berpikirnya sekolah menengah pertama kurikulumnya juga harus sekolah menengah pertama, begitu juga dengan sekolah menengah atas.
“Dimana rasa nasionalisme itu tumbuh bukan dari rumah tapi dari sekolah. Mulai dari cara penerimaan pakai rayon, pakai zona, itu terakhirnya bodoh, bukan mencerdaskan bangsa tetapi membodohi bangsa, itu ujung-ujungnya,” katanya.
Masih disampaikannya, kepada pengurus besar dan pengurus provinsi diharapkan dapat menghasilkan beberapa masukan bagi pemerintah maupun bagi pelaksana pendidikan yang ada di provinsi Sumsel khususnya.
“Dalam hal ini artinya semuanya mereka dapat menyampaikan apa yang menjadi seorang pendidikan dalam melaksanakan tugas mencerdaskan kehidupan bangsa dan bernegara,” bebernya.
Masih dilanjutkannya, saran dan masukannya bekerjalah dengan baik, karena masa depan bangsa ini ada ditangan mereka, bukan ditangan kita.
“Dimana untuk honorer, bahwa kita tetap berjuang, nantinya dimana untuk daerah tertentu untuk kebutuhan tertentu kalau bisa jangan dihapuskan itu secara saya pribadi begitu, belum secara kedinasan saya tidak belum berani berkomentar, Seperti apa yang saya sampaikan tadi, dia kepala sekolah, dia gurunya, dan dia administrasinya, kalau itu yang mau kita hapuskan,” jelasnya.
Di lanjutkan yang di katakan oleh ketua PGRI Sumsel yaitu H Ahmad Zulinto, Spd.MM. sekaligus kepala dinas Pendidikan kota Palembang. Adalah Imarket yang sudah di perhitungkan, Nah maka tentunya kepala daerah harus tahu itu maka yang maka kami yang meyakinkan adalah kami dari PGRI se kabupaten kota dan dari PGRI Sumsel menyakin daerah- daerah menjadi isu karena di tahun 2023 ada hal menjadi perhatian bahwa honorer itu akan di berhentikan nah ini akan menjadi kegalauan khususnya di pendidikan berbeda dengan instansi- instansi lainnya karena yang di hadapi ini adalah pembekajaran guru terhadap anak didiknya yang menjadi perhatian kami” katanya.
Isu yang ke dua, Apakah guru honor harus di berhentikan, Apa yang di sampaikan oleh pak sekda itu adalah betul, ada daerah di pinggiran atau terluar, yang selama ini tidak bisa terjangkau, apa orang mau begitu saja di tempatkan di sana tentunya putra- putri daerah yang tentunya honor masih sangat di butuhkan ini juga yang kami sampaikan isu yang kami buat dalam kebijakan- kebijakan lalu dalam rangka Otonomi daerah dan otonomi sekolah kita akan merekomendasikan itu, nah jangan kita mengikuti aturan- aturan dari pusat belaka dan hanya melakukan sedemikianya saja.” Ujarnya. ( Tomi )
