Palembang, Radar ri.com – Kegiatan Pembukaan Rapat Kerja Nasional Ke-4 Serikat Pekerja PT.PLN (Persero) Indonesia Tahun 2022 Di Hotel Rid’s Palembang, Rabu (14-9-2022)
Kegiatan ini di hadiri oleh Ir.H.Ahmad Daryoko sebagai Penulis Buku, danProf. Dr. H. Firman Freaddy Busroh, S.H., M.Hum., C.T.L. (Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda/STIHPADA), dan Eko Sumantri (Ketua Umum SP PLN Indonesia), dan Dr.H. Wijaya, M.Si.,Ph.D (Sosiologi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
Disaat awak media mewawancarai Ketua Umum SP PLN Indonesia Emi Sumantri mengatakan, Kegiatan hari adanya Talkshow dan Dialog Interaktif tentang Bedah Buku “PLN Dijual Ke Asing, Tarif Listrik Melenting” terpilih saya sebagai ketua umum untuk periode 2022-2026 dan Pak Ahmad Daryoko sebagai Penulis buku ini periode 2022-2026 kegiatan ini kita juga ada Talkshow, tadi barusan kita sama-sama saksikan kan jadi untuk menceritakan ataupun mensosialisasikan kepada seluruh elemen bangsa, pejabat negara, maupun seluruh rakyat, pelajar dan pekerja-pekerja lainnya,dibuatlah buku tentang apa namanya PLN Dijual Ke Asing Tarif Listrik Melenting, dan ini langsung dilampirkan dokumen-dokumen terkait dari intervensi Asing.
Program-program yang terkait dengan privatisasi yang saat ini adalah vitalisasi untuk pembubaran PLN dengan cara membentuk holding, ketika holding semua link terbentuk maka bubarlah yang pembangkitannya, artinya pembangkitan itu tidak lagi menjadi aset PLN, asetnya pindah ke swasta nah ketika itu pindah ke swasta maka PLN bisa dijual bisa di pasar bebaskan,”ujarnya.
Makanya kita berupaya mencegah kalau ini kita tidak tegak dampaknya seperti Pertamina harga BBM yang tidak terkontrol lagi tidak terkendali artinya mengikuti tarif pasar, kalau tarif pasarnya tinggi ya ikut tinggi. Rakyat sudah di mana-mana aksi demo menjerit semua kan apabila ini terjadi juga di listrik maka sudah dipastikan akan terjadi C1 dan lain-lain ya ujung-ujungnya pasti adalah gerakan, kalau sudah apa namanya rakyat yang turun tangan ya sebagai pemegang kedaulatan tadi kan, jadi saya pikir kita berusaha mencegah itu tidak terjadi kalau itu dilanjutkan, berarti pejabat Negara saat ini membiarkan Indonesia hancur, dengan mulai menghancurkan hasil-hasil PLN. Pas naik kemarin aja beritanya kan 450 mau dihilangkan,ini salah satu bentuk jadi kalau ini dibiarkan nanti semuanya akan dipaksakan untuk untuk menggunakan KWH yang yang besar yang tidak sesuai dengan kebutuhan, dengan tarif yang tinggi tentunya kan agak kompresinya.
Dilanjutkan oleh
Dr. H. Wijaya, M.Si., Ph.D. (Sosiolog Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang) menyampaikan,
pertama saya diundang oleh Ketua Serikat Pegawai PLN Indonesia, bahwa saya diundang di sini sebagai pembicara untuk membedah buku yang ditulis oleh Pak Ahmad Daryoko, jadi kita ini ada satu fenomena pada masyarakat dan negara kita pada saat ini adanya kecenderungan cari jalan pintas untuk memperoleh keuntungan dengan menjual aset-aset negara, nah maka dari itu dengan alasan efisiensi maka diadakan privatisasi, privatisasi inilah yang digugat oleh satuan Indonesia.
saya lihat kan begini jadikan alasan untuk efisiensi itu bahwa privatisasi ini karena dianggap PLN ini secara institusi atau kelembagaan bahwa sistemnya tidak sehat.
Yang perlu kita perbaiki adalah sistemnya, sistem daripada bagaimana kinerja karyawan dan lain sebagainya,”tutupnya. (Tomi)
